dewi meiliyan
Kebijakan Pendidikan sebagai Solusi yang Tak Pernah Tuntas
Agama | 2025-05-14 22:58:34Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada HARDIKNAS kali ini, Presiden sekaligus meluncurkan program-program pada bidang pendidikan diantaranya, dana bantuan bagi guru yang belum lulus Sarjana (S1) dan atau Diploma 4 (Diploma), pemberian insentif guru non-ASN, dan pemberian dana untuk merenovasi gedung sekolah. Kebijakan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang didominasi permasalahan guru dan fasilitas sekolah.
Sebetulnya permasalahan pendidikan tidak hanya mencakup dua hal tadi melainkan masih banyak masalah cabang meski persentasenya hanya sedikit. Ketika berhadapan dengan masalah yang kompleks dan sistematis maka pembuat kebijakan perlu melihat hal yang menjadi pokok permasalahan. Selama ini negara berpuas diri dengan dalih dengan tambahan satuan pendidikan dari swasta dan mencukupkan diri pada sekolah negeri dengan anggaran yang seadanya tiap tahun. Akhirnya yang terjadi, sekolah juga membelanjakan uang tersebut secara minimalis menyesuaikan jumlah anggaran yang diberikan.
Belum lagi, gaji guru pun juga minimalis. Padahal tuntutan di lapangan sangat banyak, mulai dari beban mengajar hingga persoalan administrasi. Tuntutan yang banyak dengan gaji yang tidak berbanding lurus menjadikan guru harus memiliki pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan hidup yang kian lama juga kian mahal.
Hal tersebut tidak lain adalah karena kapitalisasi bidang pendidikan semakin marak terjadi. Sistem kapitalisme hanya melahirkan hubungan yang transaksional dan mementingkan untung-rugi. Peran negara sangat sedikit, tidak akan mungkin membuat perbaikan dalam penyelenggaraan Pendidikan. Kapitalisasi pendidikan juga menyebabkan negara bebas berlepas tangan dari penyelenggaraan pendidikan. Negara menganggap cukup dengan apa-apa yang sudah disediakan swasta.
Kaitannya dengan persoalan anggaran, sistem ekonomi kapitalis membuat negara kesulitan menyediakan anggaran yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Bahkan menjadikan hutang sebagai jalan untuk mendapatkan anggaran pembangunan dengan sistem gali lubang tutup lubang. Ditambah, kurangnya keimanan pada diri seseorang dan kurangnya pengawasan menjadikan banyaknya kasus korupsi di segala segmen.
Islam memandang pendidikan adalah bidang strategis yang akan berpengaruh terhadap kejayaan bangsa dan negara. Pendidikan bahkan termasuk sebagai kebutuhan pokok sama hal nya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan negara bertanggungjawab memenuhi kebutuhan Pendidikan dengan gratis dan kualitas terbaik mulai dari pengajar hingga fasilitas pendidikan.
Sistem ekonomi Islam akan mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan termasuk memberikan penghargaan besar terhadap para guru atau pendidik. Negara memiliki sumber anggaran yang banyak dan beragam. Khilafah memiliki sumber dana yang mumpuni untuk mewujudkannya secara mandiri tanpa berhutang. Dana pendidikan diambil dari Baitul Mal, khususnya pos fai', kharaj, dan kepemilikan umum. Negara mengelola langsung pendidikan tanpa campur tangan swasta.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
