Dr Ahmad Luthfi menjelaskan tentang cara melindungi data pemerintah yang diakses publik di Kampus FTI UII Yogyakarta, Selasa (26/4/2022). (foto : heri purwata)
JURNAL PERGURUAN TINGGI -- Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, pemerintah telah berinisiatif membuka data melalui portal-portal keterbukaan data (open data portal). Setidaknya, terdapat tiga motivasi utama pemerintah melepas datanya ke publik. Di antaranya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, dan menciptakan nilai atau inovasi yang lebih baik.
Dr Ahmad Luthfi, Dosen Program Studi Informatika, Program Magister, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (FTI UII) mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (26/4/2022). Temuan tersebut merupakan desertasi untuk meraih gelar doktor di Delft University of Technology (TU Delft) Belanda.
"Munculnya portal-portal keterbukaan data (open data portal) pada domain pemerintahan telah membuka akses yang luas bagi masyarakat. Sehingga mereka dapat menggunakan kembali data tersebut untuk kepentingan yang beragam," kata Ahmad Luthfi yang didampingi Izzati Muhimmah, ST, MSc, PhD Ketua Program Studi Informatika, Program Magister FTI UII.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Namun di samping keuntungan, ada beberapa potensi risiko dari pemerintah membuka data untuk publik. Di antaranya, pelanggaran privasi, data yang tidak akurat, kesalahan dalam interpretasi data, dan kemungkinan penyajian data yang terduplikasi atau tumpang tindih.
Menurut Luthfi, ada tiga resiko lain yaitu pertama, proses pengambilan keputusan pembukaan data ke publik melibatkan pemangku kepentingan yang memiliki latar belakang heterogen, pengetahuan dan pengalaman empiris yang tak sebanding, tujuan yang beragam, dan juga kepentingan berjarak. "Kurangnya wawasan dan keahlian dalam memprediksi sebab dan akibat dari pembukaan data juga dapat menciptakan ketidakpastian, yang mungkin berdampak penghindaran pengungkapan kumpulan data," terangnya.
Kedua, budaya menghindari risiko yang melekat pada pengambil keputusan berpotensi lebih kuat dibandingkan pemahaman kemuliaan dari melepas kumpulan data. "Bagi penyedia data, jauh lebih mudah membuat keputusan untuk menjaga data tetap tertutup daripada mengambil risiko melepas datanya," katanya.
Ketiga, pemerintah belum memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan menimbang manfaat, risiko, dan biaya dari pembukaan data. Konsekuensinya, proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan kabur, sehingga tujuan mulia dari keterbukaan data ke publik tidak tercapai.
Karena itu, usul Luthfi, perlu mengembangkan istem pendukung keputusan untuk menimbang manfaat dan risiko dalam membuka data pemerintahan. Terdapat dua kontribusi utama dalam pembangunan sistem pendukung keputusan ini. Pertama, sistem dapat menimbang dan mengklasifikasi tingkat potensi manfaat dan risiko dari kumpulan data, sehingga pengambil keputusan dapat menentukan arah kebijakan apakah bisa melepas kumpulan data tersebut.
Kedua, sistem juga menyediakan beberapa alternatif keputusan lain dalam membuka data seperti memberikan batasan akses kepada pihak yang berkepentingan, dan juga melakukan perlakuan khusus terhadap data melalui mekanisme anonimisasi dan teknik penyamaran nilai data lainnya. "Dengan demikian, sistem ini dapat memberikan preferensi yang lebih ilmiah, komprehensif dan moderat jika dibandingkan pengambilan keputusan berdasarkan sistem binari yaitu buka dan tutup data," harapnya. (*)
Dr Ahmad Luthfi dan Izzati Muhimmah PhD. (foto : heri purwata)
Ikuti informasi penting tentang berita terkini perguruan tinggi, wisuda, hasil penelitian, pengukuhan guru besar, akreditasi, kewirausahaan mahasiswa dan berita lainnya dari JURNAL PERGURUAN TINGGI. Anda juga bisa berpartisipasi mengisi konten di JURNAL PERGURUAN TINGGI dengan mengirimkan tulisan, foto, infografis, atau pun video. Kirim tulisan Anda ke email kami: [email protected].
