Pengamat UGM: Urgen Validasi DTKS, Agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
Dr Hempri Suyatna. (foto : istimewa)
JURNAL PERGURUAN TINGGI -- Pengamat Sosial dari UGM Dr Hempri Suyatna SSos, MSi mengingatkan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan agar penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tepat sasaran. Setidaknya ada enam Bansos bagi keluarga kurang mampu yang akan cair di periode Bulan Ramadhan - Idul Fitri 1444 H.
Keenam Bansos tersebut adalah Bansos pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan miskin ekstrem, Bansos Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta Bansos Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Patut kita apresiasi program pemerintah ini karena bisa membantu masyarakat saat Ramadhan. Di mana tidak sedikit masyarakat yang masih kesulitan secara ekonomi akibat dari fluktuasi kebijakan kenaikan BBM, kenaikan harga bahan pokok dan lainnya,” kata Hempri di Yogyakarta, Rabu (29/3/2023).
Menurut Hempri yang juga Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIPOl UGM ini validasi DTKS harus diperhatikan agar pendistribusian Bansos bisa tepat sasaran. Hempri menjelaskan ada beragam persoalan terkait DTKS di masyarakat.
Di antaranya, kata Hempri, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid, NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercantum. Selain itu, adanya ketidaksamaan data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri.
“Harapannya DTKS ini sudah tervalidasi sehingga program bisa tepat sasaran. Sebab, banyak kasus ketidaktepatan sasaran berujung pada konflik sehingga perlu dipastikan bahwa DTKS adalah yang benar-benar update,” jelas Hempri.
Hempri juga memberikan masukan lain agar penyaluran Bansos tepat sasaran. Pemerintah mengirim langsung ke penerima by name by addres. Namun cara tersebut juga perlu dibarengi dengan sistem kontrol dan monitoring yang baik, termasuk pengawasan tender-tender Bansos agar tidak salah sasaran.
Selain itu, Hempri menekankan sinergi antara berbagai pihak terkait dengan pemberian bansos juga menjadi hal yang tak kalah penting untuk dijalankan. Milsalnya antara Bulog, Dinas Sosial dan Pemerintah desa/kelurahan dan lainnya. “Validasi, monitoring, serta pendampingan bansos ini harus terus dilakukan sehingga bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara terkait pemberian bansos pangan selama tiga bulan, Hempri berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan kembali terhadap komoditas Sembako yang dibagikan. “Apakah ini harus beras terus selama tiga bulan? Mungkin kalau saat ini beras relevan karena sebagian petani belum panen, tapi kalau sudah panen saya kira ini harus dipikirkan kembali pengganti komoditas beras,” ujarnya.
Selain jenis komoditas pangan, Hempri menilai pemerintah sebaiknya memikirkan kembali kualitas dan standar beras yang disalurkan untuk Bansos. Berkaca dari pengalaman saat pembagian beras miskin/rastra, banyak beras-beras bantuan yang justru dijual di pasar karena kualitasnya di bawah standar. “Harus ada standarisasi kualitas Sembako yang akan didistribusikan,”sarannya. (*)
Ikuti informasi penting tentang berita terkini perguruan tinggi, wisuda, hasil penelitian, pengukuhan guru besar, akreditasi, kewirausahaan mahasiswa dan berita lainnya dari JURNAL PERGURUAN TINGGI. Anda juga bisa berpartisipasi mengisi konten di JURNAL PERGURUAN TINGGI dengan mengirimkan tulisan, foto, infografis, atau pun video. Kirim tulisan Anda ke email kami: [email protected].
