Naskah Akademik UGM, Transmigran akan Miliki Lahan Komunal
Menteri Transmigrasi, Halim Iskandar. (foto : istimewa)
JURNAL PERGURUAN TINGGI -- Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Suratman mengatakan transmigran di masa datang tidak lagi mendapatkan lahan sendiri-sendiri. Namun mereka akan diberikan lahan komunal yang bertujuan meningkatkan sumber daya lokal dan kualitas sumber daya manusia (SDM) warga transmigran.
Rancangan tersebut tertuang dalam naskah akademik perubahan Undang-undang Bidang Ketransmigrasian. "Kita ingin menginisiasi adanya kawasan transmigrasi modern untuk melahirkan pelaku ekonomi kreatif dengan adanya komunitas usaha lokal, penguatan pasar lokal dengan jejaring yang lebih luas," kata Suratman yang juga Anggota Tim Ahli penyusunan naskah akademik perubahan UU Bidang Ketransmigrasian di Yogyakarta.
Naskah akademik perubahan UU Bidang Ketransmigrasian tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2023 dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM UGM bertajuk 'Transmigrasi Modern untuk Indonesia Sejahtera' di Grha Sabha Pramana Kampus UGM, Selasa (16/5/2023). Pembukaan Rakornas dan pembekalan kepada mahasiswa dilakukan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Halim Iskandar.
Dijelaskan Halim Iskandar, Rakornas Transmigrasi Tahun 2023 merupakan momentum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional bidang ketransmigrasian. “Kita ingin merumuskan kebijakan supaya masa depan transmigrasi kita semakin cerah,” kata Halim Iskandar.
Menurut Halim Iskandar, perubahan peraturan soal kepemilikan lahan secara komunal ini akan menjadikan warga transmigran tidak bisa lagi menjual lahan seenaknya atau melepaskan lahan tersebut ke orang lain. Namun warga transmigran dimungkinkan bisa memiliki lahan hingga tiga hektare dalam bentuk kepemilikan komunal.
"Lahan tidak mungkin dijual atau dilepaskan sehingga eksistensi kawasan transmigrasi tetap bertahan. Dulu program transmigrasi simbolnya cangkul dan sabit, namun sekarang dengan traktor. Dulu lahan diberikan dua hektare tapi dimungkinkan bisa tiga hektare pada setiap KK (Kepala Keluarga,red) dan bersifat komunal,” kata Halim.
Saat ini, kata Halim Iskandar, daftar tunggu calon transmigran dari Jawa dan Bali berjumlah lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK). Namun pihaknya belum mengirimkan transmigran karena masih ada perbaikan desain program yang lebih baik dari sebelumnya.
"Artinya program transmigrasi masih dibutuhkan namun kita ingin menyiapkan program sebaik mungkin. Bukan semata-mata memindahkan penduduk, namun sedemikian rupa perlu perubahan UU dan perubahan peraturan di bawah UU soal kepemilikan lahan secara komunal,” katanya.
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mengirimkan 1.000 mahasiswa UGM ke lokasi transmigrasi. Penerjunan mahasiswa ini diharapkan bisa meningkatkan motivasi warga dan mendorong peningkatan ekonomi keluarga transmigran.
“Kita bekerja sama dengan UGM untuk mengirim mahasiswa KKN. Jumlah mahasiswa kita batasi untuk seribu mahasiswa dengan lokasi daerah menyebar di seluruh di kawasan transmigrasi,” kata Halim Iskandar.
Halim Iskandar berharap mahasiswa UGM bisa menerapkan pengetahuan dan teknologi di kawasan transmigran sehingga mampu memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi warga transmigran. “Mahasiswa secara langsung bisa mengimplementasikan pengetahuan dari perkuliahan dengan target utama peningkatan ekonomi dan peningkatan SDM yang menjadi fokus dalam pelaksanaan KKN tematik,” jelasnya. (*)
Ikuti informasi penting tentang berita terkini perguruan tinggi, wisuda, hasil penelitian, pengukuhan guru besar, akreditasi, kewirausahaan mahasiswa dan berita lainnya dari JURNAL PERGURUAN TINGGI. Anda juga bisa berpartisipasi mengisi konten di JURNAL PERGURUAN TINGGI dengan mengirimkan tulisan, foto, infografis, atau pun video. Kirim tulisan Anda ke email kami: [email protected].
