Perempuan Berdaya Negara akan Maju

News  

PEMBERDAYAAN perempuan itu sangat penting. Karena pemberdayaan perempuan tidak hanya bermanfaat bagi diri perempuan saja, tetapi juga bagi orang lain. Jika perempuan berdaya maka akan meningkatkan status sosial, ekonomi, politiknya. Selain itu, juga akan berdampak pada kemajuan negara.

Diskusi bertajuk 'International Relations UII in Conversation: Women in Development' yang diselenggarakan PSHI UII, Selasa (8/3/2022). (foto : screenshootzoom/heri purwata)

"Kalau potensi perempuan bisa ditingkatkan, misalnya mereka bisa menjadi dokter, atau mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya akan berdampak positif terhadap negara," kata Karina Utami Dewi, Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional (PSHI) Universitas Islam Indonesia (UII) untuk Program Internasional.

BACA JUGA : 8 Maret Hari Perempuan Internasional

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

Karina Utami Dewi mengemukan hal tersebut pada diskusi bertajuk 'International Relations UII in Conversation: Women in Development' yang diselenggarakan PSHI UII, Selasa (8/3/2022). Diskusi untuk memperihati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD) yang jatuh padaPSHI tanggal 8 Maret ini juga menghadirkan pembicara Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi, dan HE Penny Williams PSM, Duta Besar Australia untuk Indonesia.

Karina mengutip Laporan Women, Business and The Law yang dirilis Maret 2022 oleh Bank Dunia, ada sekitar 2,4 miliar perempuan usia kerja tidak memiliki kesempatan ekonomi yang sama. Salah satu penyebab ketimpangan adalah adanya hambatan sistematik yang mencegah partisipasi ekonomi perempuan yang setara dan ketimpangan ini terjadi di 178 negara.

Diskusi dibuka, Ir Wiryono Raharjo, MArch, PhD, Wakil Rektor Bidang Networking & Kewirausahaan UII. Wiryono mengatakan tidak aturan yang menghambat perempuan untuk mendapatkan akses setara dengan kaum laki-laki.

Bahkan UII sendiri telah memberikan peluang bagi perempuan untuk memimpin fakultas. Saat ini ada dua fakultas yang dipimpin perempuan yaitu Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP).

"Fakultas Kedokteran mayoritas dikendalikan oleh perempuan. Artinya ini menunjukkan peran yang signifikan selama satu dekade terakhir. Lulusan FK juga mayoritas perempuan," kata Wiryono.

Selain itu, di kampungnya Wiryono Raharjo yang juga sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) mengaku tidak bisa mengelola kampung tanpa partisipasi perempuan. "Mereka yang mengelola keuangan sejak berdirinya kampung hingga saat ini. Tanpa kehadiran perempuan, manajemen RT sehari-hari tidak akan jalan. Ini contoh besar, karena hal seperti ini ada di mana-mana. Ini sangat dekat dengan keseharian kita dalam mengelola kehidupan," katanya.

Sedang GKR Mangkubumi, Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Parwabudaya, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengatakan masih banyak pekerjaan rumah (PR) jika berbicara tentang perempuan dalam pembangunan. Apalagi kalai berbicara kesetaraan gender, sampai saat ini belum maksimal.

"Memang kalau kita berbicara dengan perempuan dengan pendidikan yang cukup baik. Mereka memiliki wawasan yang luas, dan tentunya memiliki kesempatan yang lebih luas juga," kata GKR Mangkubumi.

GKR Mangkubumi merasa beruntung terlahir setelah era Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX. Era sebelum HB IX, perempuan di dalam kraton diajari untuk menari. Namun mereka tidak boleh memperlihatkan kemampuan menarinya di depan publik.

"Mereka (perempuan Kraton) belajar menari, tetapi tidak boleh diexpose dan tidak boleh pentas. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sejak Eyang HB IX, perempuan boleh pentas, boleh menari di depan publik," katanya.

GKR Mangkubumi sendiri belajar menari sejak umur enam tahun. Namun ia mempunyai kesempatan bisa pentas di dalam Kraton. "Saya juga belajar di Sanggar, dan saya mendapat kesempatan menari di beberapa negara," ujarnya.

Sementara Penny Williams, mengatakan masalah kesetaraan gender tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga negara lain. Ia mencontohkan, Australia juga menghadapi permasalahan kesetaraan gender.

"Perempuan hendaknya dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan baik yang dibuat pemerintah atau negara, maupun non negara. Agara kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berpihak pada salah satu gender, tetapi secara komprehensif mampu mengakomodir dan kesetaraan gender," kata Penny Williams. (*)

Berita Terkait

Image

UGM dan KONI Pusat Kerjasama Perbaiki Prestasi Atlet di Kancah Internasional

Image

PTN dan PTS Didorong Kolaborasi untuk Hasilkan Publikasi Berkualitas, Ini Alasannya

Image

UGM Kembali akan Berikan HB IX Award, Silakan Usul dan Ini Syaratnya

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image